Makassar, Mapress.co.id – Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, S.E, bersama SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, berlangsung di Karebosi Premier Hotel Makassar, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat untuk membahas peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan program pemerintah daerah.
Acara dipandu oleh moderator Misbahuddin, yang membuka diskusi dengan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan jalannya pemerintahan daerah.
Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran serta memberi dampak langsung bagi pelayanan publik.
Anggota DPRD Kota Makassar Muhammad Farid Rayendra, S.E dalam sambutannya menyampaikan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Jadi sinergi antara DPRD dan SKPD harus terus diperkuat, agar pelayanan kepada masyarakat semakin transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara narasumber pertama, Firman Wahap, menjelaskan, pelayanan publik saat ini dituntut untuk lebih cepat, mudah, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan yang tidak berbelit, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran negara,” jelasnya.
Firman Wahap juga menambahkan, pengawasan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
“Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik sangat penting, agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” bebernya.
Sementara itu, narasumber kedua Zulkifli Aljahori menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antar instansi dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu.
Menurutnya, pelayanan yang baik akan mendorong iklim investasi dan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
“Kolaborasi antar instansi menjadi kunci agar pelayanan publik tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Dalam pemaparannya, Zulkifli Aljahori juga menegaskan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar program pemerintah tetap berjalan sesuai regulasi.
“Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan awal,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung interaktif ketika salah seorang peserta menanyakan langkah konkret pemerintah dalam mempercepat proses pelayanan administrasi yang selama ini dinilai masih memerlukan waktu cukup panjang.
Pertanyaan tersebut mendapat perhatian dari para narasumber yang menilai percepatan pelayanan menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi.
Peserta lainnya turut mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan penjelasan mengenai pentingnya transparansi, evaluasi rutin, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik.
Muhammad Farid Rayendra menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh peserta yang aktif memberikan masukan selama kegiatan berlangsung. Ia berharap forum seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar.
“Kami berharap melalui forum ini terbangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.(*)
