Soppeng, Mapress.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat, Andi Takdir, menyatakan sikap tegas atas raibnya sembilan unit alat berat (eksavator) bantuan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Kabupaten Soppeng secara bertahap pada tahun 2019.
Ekskavator tersebut, yang sedianya dimanfaatkan untuk pembukaan dan rehabilitasi lahan rawa demi peningkatan produktivitas pertanian, kini tidak diketahui keberadaannya.
Tidak ditemukan berita acara pengembalian dari kelompok penerima, maupun laporan pertanggungjawaban operasional dari dinas teknis.
“Saya akan mengusulkan secara resmi melalui mekanisme DPRD agar memanggil langsung Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, serta seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi dan pemanfaatan alat berat ini,” tegas Andi Takdir dalam keterangannya, Selasa (22/07/2025).
Ia juga menyoroti bahwa ketua kelompok tani selaku penerima seharusnya menandatangani berita acara pengembalian. Namun, hingga kini, hal tersebut tidak dilakukan. Ironisnya, alat berat justru dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak jelas status hukumnya.
Andi Takdir menegaskan bahwa Kepala Dinas Pertanian saat itu harus dimintai klarifikasi, terutama terkait:
Anggaran operasional alat berat
Mekanisme pemanfaatan dan distribusi
Laporan pertanggungjawaban selama masa penggunaan alat
“Ini bukan hanya soal aset negara, tetapi juga soal hak petani kecil. Kehilangan alat ini berarti kehilangan akses terhadap fasilitas pertanian yang semestinya membantu mereka keluar dari kesulitan,” tegasnya.
Andi juga menyampaikan apresiasi terhadap LSM LIDIK PRO dan elemen masyarakat sipil yang selama ini konsisten menyuarakan pentingnya pengawasan publik terhadap aset negara.
Dukungan dari Aktivis Anti korupsi
Pernyataan ini diperkuat oleh tokoh anti-korupsi Sulawesi Selatan, Djusman AR, yang meminta keterlibatan Kejaksaan dalam penanganan kasus ini.
“Kejaksaan tidak perlu menunggu. Jika ada indikasi penyalahgunaan aset, mereka bisa bertindak proaktif,” ujar Djusman dalam diskusi publik di Makassar, Sabtu (26/07/2025).
DPRD Didorong Tegas
Sementara Ketua DPD LIDIK PRO Soppeng, Suheri Sulle, juga mendesak DPRD agar tidak hanya bicara di media, tetapi segera bertindak lewat pemanggilan dinas teknis.
“Kalau DPRD diam, ini akan jadi preseden buruk. Kita bicara soal alat pertanian yang dibeli dengan uang negara,” tegasnya.
Komitmen untuk Transparansi
Andi Takdir memastikan akan membuka ruang dialog bersama masyarakat sipil, petani, dan LSM yang memiliki perhatian terhadap isu agraria dan tata kelola aset negara.
“Jika alat berat ini sengaja disembunyikan, maka kita bicara tentang pelecehan terhadap niat baik negara dan rakyat. Kita tidak boleh diam,” pungkasnya.
