Makassar, Mapress.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar, di Tribun Karebosi, Jumat (06/02/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Wali Kota menegaskan akan menerapkan evaluasi kinerja selama enam bulan bagi pejabat yang baru dilantik.
“Waktu kita uji coba cuma enam bulan. Artinya, setelah enam bulan, kalau rapornya bagus tinggal. Rapornya kurang bagus, mohon maaf. Banyak sekali yang antre di posisi bapak dan ibu sekalian,” tegas Munafri dalam sambutannya.
Pelantikan diikuti sejumlah pejabat struktural dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta jajaran aparatur sipil negara (ASN).
Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, S.H., M.H, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, hingga Direksi Perusda.
Munafri menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran birokrasi, bukan bentuk pencabutan hak ataupun hukuman.
“Pelantikan adalah sebuah proses administrasi yang dijalankan. Pergantian dilaksanakan sebagai upaya penyegaran, bukan berarti pelantikan adalah pengambilan hak. Ini untuk memaksimalkan fungsi dan tugas masing-masing dalam sistem kelembagaan,” ujarnya.
Secara khusus, ia berpesan kepada para camat yang baru dilantik agar mampu melanjutkan bahkan melampaui capaian pejabat sebelumnya.
Ia menyebut camat terdahulu telah menunjukkan kinerja yang tegas dan humanis dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Saya berharap camat yang baru ini mampu melebihi kemampuan kinerja camat sebelumnya. Mereka dipindahkan bukan karena tidak baik, tetapi untuk pengembangan karier yang lebih baik,” katanya.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya peran pejabat administrator di bidang perencanaan, keuangan, dan umum dalam menjaga ritme kerja OPD agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan maupun administrasi.
“Kalau kepala dinasnya berlari sangat kencang, bapak dan ibu sekalian lah yang harus menjaga supaya apa yang tercecer itu bisa dikumpulkan menjadi pelaporan yang lengkap. Jangan sampai di penghujung waktu baru sibuk memulai dari awal lagi,” tegasnya.
Munafri juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai menerapkan sistem manajemen talenta pada pelantikan berikutnya guna memastikan penempatan ASN berbasis kapasitas dan kapabilitas.
“Manajemen talenta harus diterapkan untuk melihat kapasitas dan kapabilitas per individu, membangun career path yang benar-benar diimpikan oleh seorang ASN,” pintanya.
Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan pentingnya soliditas antar OPD dan menghapus ego sektoral dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya tidak mau ada ego sektoral lagi. Orang besar tidak bercerita tentang individu, tapi tentang ide dan gagasan yang baik. Semua yang kita lakukan ini untuk memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.
