Takalar, Mapress.co.id – Pj Bupati Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP, M.AP, M.IKom didampingi Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Takalar, H. Zulkarnain menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahap I TA 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dihadiri Wakil Menteri Menpan RB, Ketua komisi II DPR RI bersama anggota, Wali Kota/Bupati se-Sulsel, Kepala BKPSDM Kota/Kabupaten dan Kepala OPD Sulsel, Rabu (05/02/2025).
Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan masukan dalam penyelesaian penataan tenaga Non ASN, karena sesuai dengan mandat Undang-Undang 20 Tahun 2023 harus segera diselesaikan.
“Yang perlu diperhatikan dalam Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah usia calon P3K serta kelengkapan dokumen ijazah. Ditemukan bahwa sejumlah calon telah melewati batas usia yang ditetapkan, sementara lebih dari 1000 pelamar tidak memiliki ijazah yang sesuai persyaratan,” ujarnya.
Lanjut Prof Zudan menambahkan, dalam seleksi ini yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan yang belum memenuhi formasi akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan tetap mendapat Nomor Induk Pegawai.
“Jika anggaran sudah terpenuhi maka PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry menyampaikan alhamdulillah pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahap I berlangsung dengan baik, dan semoga seleksi ditahap II nanti kita bisa menyelesaikan penataan Tenaga Non ASN dan semua calon ASN kita bisa lulus sesuai dengan harapan kita.
Sementara Pj Bupati Takalar, Muhammad Hasbi berharap perekruran PPPK dapat diselesaikan dengan baik yang tentunya sesuai dengan regulasi yang ada, dan semua kepala daerah berharap adanya bantuan dari pusat/kementerian untuk anggaran penggajian PPPK bersumber dari APBN.(*)
