Soppeng, Mapress.co.id – Kinerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHPKP) Kabupaten Soppeng mendapatkan sorotan tajam oleh DPD LIDIK Pro Rakyat Nusantara Soppeng.
Lembaga pengawal kebijakan publik itu menilai dinas terkait terkesan menutup-nutupi informasi mengenai keberadaan dan pemanfaatan alat berat program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) yang diduga mangkrak tanpa kejelasan.
Ketua DPD LIDIK Pro Soppeng, Suheri Sulle, mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat resmi permintaan dokumen, Selasa (22/07/2025).
Dokumen yang diminta berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan laporan pemanfaatan alat berat dari tahun 2019 hingga 2025. Namun, hingga Rabu (23/07/2025), tak ada secuil pun data yang diberikan.
“Ini bukan soal kesalahan teknis. Ini soal kesengajaan menutup informasi publik. Dinas Pertanian tidak hanya tertutup, tapi juga menunjukkan sikap anti-transparansi,” tegas Suheri.
Menurutnya, sikap diam dinas adalah bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk tahu. Lebih dari itu, bisa menjadi indikasi adanya penyimpangan yang sengaja ditutup-tutupi.
“Kami patut curiga. Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus bungkam. Jangan-jangan ada yang tidak beres dalam distribusi maupun penggunaan alat berat tersebut,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa publik tidak perlu dipusingkan dengan asal-muasal alat berat, apakah bantuan pusat, provinsi, atau hibah. Yang menjadi pertanyaan utama, yaitu di mana alat berat itu sekarang dan siapa yang menikmatinya.
“Apakah alat itu benar-benar digunakan petani, atau justru parkir di tempat pribadi atau proyek tertentu. Jangan sampai alat negara disulap jadi alat kelompok,” sindir Suheri tajam.
LIDIK Pro menegaskan pihaknya tidak akan berhenti sampai dinas membuka semua dokumen yang diminta. Mereka bahkan mempertimbangkan menempuh jalur hukum jika permintaan informasi terus diabaikan.
“Kami siap melaporkan ini ke Komisi Informasi atau bahkan aparat penegak hukum jika diperlukan. Karena ini bukan sekadar data, ini soal tanggung jawab publik,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap pejabat publik yang justru menutup-nutupi informasi, padahal gaji mereka dibayar dari uang rakyat.
“Pejabat seharusnya menjadi pelayan publik, bukan penguasa informasi. Kalau tidak siap transparan, lebih baik mundur saja,” ungkap Suheri.
LIDIK Pro menyerukan agar Bupati Soppeng juga turun tangan dan tidak membiarkan praktik-praktik birokrasi yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Kalau dibiarkan seperti ini, bagaimana rakyat bisa percaya. Pemerintahan yang baik dibangun dari keterbukaan, bukan dari rapatnya pintu-pintu kantor dinas,” tutupnya.(*)
