Makassar, Mapress.co.id – Surat terbuka dari seorang guru yang ditujukan ke Wali Kota Makassar terhadap kondisi sekolahnya UPT SPF SDN Kumala yang mendadak viral di group WhastApp membuat heboh dunia pendidikan di Kota Makassar.
Sebab, surat terbuka tertanggal 16 Mei 2025 menceritakan kondisi sekolah dari seorang guru yang sangat memprihatikan. Bagaimana perubahan drastis terjadi di sekolah sejak kepemimpinan beralih ke Pelaksana Harian (Plh) yang bernama Sultan Abadi.
Dalam surat terbuka tersebut, dimana sang guru mengungkapkan dugaan penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga intimidasi terhadap guru yang yang mencoba bertanya kepada kepala sekolah.
“Hampir Rp100 juta tidak pernah dijelaskan penggunaannya. Kami bertanya, tapi hanya mendapatkan tatapan dingin, suara tinggi, bahkan intimidasi,” tulis guru dalam isi surat terbuka tersebut.
Tak hanya itu, dalam surat terbuka yang ia tulis, pihak guru menceritakan suasana kerja yang penuh tekanan, minim fasilitas, serta beban psikologis yang harus mereka pikul setiap hari.
Lebih ironisnya lagi, guru harus membeli alat tulis dan kertas ujian sendiri dari kantong pribadinya, karena pihak sekolah tidak menyediakan. “Ini bukan lagi rumah pendidikan. Ini medan perang batin,” tulis pilu dari seorang guru.
Menanggapi permasalahan ini, pemerhati pendidikan Andi Jaka Malageni, SH angkat bicara.
Menurut Jeje (sapaan akrabnya) mengatakan, apa yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap guru-gurunya tidak mesti terjadi. Sebab, Bantuan Operasional Sekolah diperuntukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti administrasi, penyediaan alat pembelajaran, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembayaran honor.
“Bukannya bendahara yang memegang dana BOS, kenapa kepala sekolah yang memegang dana BOS. Ini perlu ditelusuri dan diperiksa oleh Inspektorat,” jelas Jeje, Senin (19/05/2025).
Ia pun meminta kepada Dinas Pendidikan dan Inspektorat Makassar untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SDN Kumala.
Lanjut Jeje menceritakan, saat berkunjung ke SDN Kumala tahun lalu, ia mendapati fasilitas CCTV tidak ada sama sekali. Lalu ia menyampaikan ke Sultan Abadi sebagai kepala sekolah. “Kenapa tidak ada saya lihat CCTV biar satu di sekolah. Iye pak, nanti kami menganggarkan di dana BOS,” jelasnya.
Diakhir keterangannya, Jeje menegaskan kepada Wali Kota Makassar untuk mencopot Sultan Abadi sebagai Kepala SDN Kumala. “Jangan biarkan oknum-oknum merusak dunia pendidikan di Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara Kepala SDN Kumala, Sultan Abadi saat di konfirmasi terkait permasalahan ini, hingga berita ini tayang belum memberikan tanggapannya.
