Makassar, Mapress.co.id – Klarifikasi Sekretaris PKG Kecamatan Tamalanrea, Herawati Bachrun, terkait ancaman blacklist dalam pesan berantai WhatsApp tentang Workshop KOSP dan Deep Learning, justru menimbulkan polemik baru.
Pasalnya, pernyataannya dinilai bertentangan dengan bukti rekaman video yang memperlihatkan seorang pengawas sekolah menyampaikan himbauan bernada tekanan.
Herawati mengakui narasi ancaman blacklist yang beredar adalah tulisannya pribadi. Ia menyebut, kalimat itu tidak mewakili kebijakan resmi Dinas Pendidikan maupun Pengawas Sekolah.
“Betul, itu tulisan saya sendiri. Saya akui kekhilafan saya karena kalimatnya terkesan memaksa dan membawa nama dinas. Padahal tidak ada sama sekali perintah atau tekanan dari dinas maupun pengawas,” ujar Herawati, kepada Mapress.co.id, Minggu (14/09/2025).
Namun, klarifikasi tersebut dipatahkan dengan beredarnya rekaman video berdurasi 25 detik. Dalam rekaman tersebut, suara seorang pengawas terdengar sangat jelas dalam video tersebut.
“Ketua PKG bersama dengan pengawas kemarin rapat. Waktu itu, mereka sepakat, kepala sekolah yang tidak ikut workshop pembuatan KSP, tidak akan ditandatangani validasi KSP-nya. Titik,” jelasnya.
Pernyataan tersebut, memperlihatkan adanya dugaan tekanan langsung kepada kepala sekolah, sehingga publik menilai ada upaya menutupi persoalan yang sebenarnya.
Selain ancaman blacklist, sorotan juga tertuju pada pungutan Rp200.000 per peserta yang diwajibkan kepada guru.
Herawati membenarkan adanya iuran tersebut, namun menegaskan dana itu dikelola PKG, bukan oleh pengawas atau dinas.
“Iuran dipakai untuk sewa hotel agar kegiatan nyaman. PKG yang bertanggung jawab, bukan pengawas maupun dinas. Guru juga sepakat membayar mandiri karena tidak bisa menggunakan Dana BOS,” ungkapnya.
Meski demikian, penjelasan itu tidak serta-merta meredam kritik. Pasalnya, pungutan tersebut dinilai membebani guru. Sementara rekaman video justru memperlihatkan pengawas terlibat dalam memberi himbauan keras soal kewajiban mengikuti workshop.
Kontradiksi antara klarifikasi dan fakta lapangan inilah yang memunculkan dugaan bahwa ada pihak berusaha menutup-nutupi persoalan sebenarnya di balik pelaksanaan workshop tersebut.
