Makassar, Mapress.co.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan strategis kepada Pemerintah Kota Makassar terkait perlunya transformasi mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor pendidikan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Ruang Banggar Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Rabu (10/06/2026).
Forum dialog tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, didampingi sejumlah anggota dewan yang hadir untuk mendengarkan serta menelaah berbagai masukan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Turut hadir dalam RDPU tersebut anggota DPRD Kota Makassar, yakni Ari Ashari, Ray Suryadi, Mukhlis A. Misbah, Adi Akbar, dr. Fahrizal, A. Odhika, Eshin Usami, dan Andi Makmur Burhanudin.
Kehadiran para legislator menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Dalam penyampaiannya, HMI Cabang Makassar menilai bahwa pelaksanaan program CSR di bidang pendidikan masih membutuhkan pembenahan yang lebih komprehensif.
Menurut mereka, sejumlah program yang telah berjalan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil dunia pendidikan di Kota Makassar.
“Kami mendorong agar pemerintah tidak lagi memandang CSR sebagai program seremonial semata, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” jelasnya.
HMI juga menekankan pentingnya penyusunan peta kebutuhan pendidikan yang berbasis data, sehingga pelaksanaan CSR dapat diarahkan secara tepat sasaran.
“Dengan demikian, setiap program yang dijalankan perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta didik maupun institusi pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR menjadi salah satu poin yang disoroti. Mereka berharap adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Para peserta RDPU sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih maju dan inklusif.
Ketua DPRD Kota Makassar menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan HMI.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar.
“Jadi kami berharap, melalui forum RDPU ini lahir langkah-langkah konkret yang mampu mendorong reformasi kebijakan CSR pendidikan secara menyeluruh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkontribusi terhadap terciptanya generasi Makassar yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.(*)
