Makassar, Mapress.co.id – Dinamika politik di ruang sidang parlemen kembali memicu ketegangan di tingkat akar rumput (grassroots). Insiden “mikrofon bocor” yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna baru-baru ini berbuntut panjang.
Momen ikonik ketika Dasco berbisik mengenai yel-yel “Hidup Jokowi” kini memantik reaksi keras dari daerah. Dewan Pimpinan Cabang Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPC BaraJP) Kota Makassar secara resmi melayangkan kritik, dan menuntut klarifikasi terbuka terkait substansi, serta etika politik di balik pernyataan politisi senior Partai Gerindra tersebut.
Friksi di Masa Transisi Nasional bagi sejumlah pengamat ekonometrika politik dan tata negara, insiden dalam sidang formal tersebut melampaui sekadar urusan penertiban forum (parliamentary order). Di tengah masa transisi kepemimpinan Nasional, gestur politik sekecil apa pun dari pimpinan parlemen kerap dibaca sebagai sinyal pergeseran pendulum kekuasaan atau friksi laten antar-faksi politik.
Ketua DPC BaraJP Kota Makassar, Nasrun, menegaskan DPR RI sebagai lembaga tinggi negara dan simbol inklusivitas demokrasi seharusnya steril dari sentimen politik pragmatis yang berpotensi memecah belah simpul relawan.
”Kami mempertanyakan apa urgensi dan substansi dari ucapan tersebut di forum resmi paripurna,” ujar Nasrun, Jumat (22/05/2026).
Menurut Nasrun, Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 RI yang sah dan telah meletakkan fondasi pembangunan Nasional yang kuat.
“Meneriakkan yel-yel apresiasi terhadap seorang tokoh bangsa bukanlah sebuah pelanggaran konstitusi, melainkan ekspresi politik yang wajar selama tidak mengganggu ketertiban sidang,” jelasnya.
Nasrun menilai, sentilan atau pembatasan terhadap ekspresi publik yang bernada apresiatif terhadap Jokowi justru dapat memicu misinterpretasi yang tidak perlu di tingkat bawah, terutama di saat stabilitas politik sangat dibutuhkan untuk mengawal kontinuitas pembangunan.
Komunikasi politik dan simbolisme parlemen secara akademis, ruang sidang paripurna adalah panggung teater politik di mana setiap teks, intonasi, dan “kebocoran” audio bertindak sebagai komunikasi simbolik kepada publik.
Para pakar sosiologi politik menilai tuntutan klarifikasi dari BaraJP Makassar ini sebagai hal yang rasional dalam koridor kontrol publik terhadap elite kekuasaan (public accountability).
“Ketika sebuah tindakan di parlemen dirasa menyimpan tendensi politik eksklusi terhadap figur tertentu, maka reaksi dari basis massa pendukung adalah sebuah keniscayaan sosiologis untuk menjaga keseimbangan posisi tawar (bargaining position) di ruang publik,” ungkapnya.
Menjaga Fokus Konsolidasi Pembangunan
Guna mencegah bola liar politik yang dapat mengaburkan fokus konsolidasi antara pemerintahan terdahulu dan pemerintahan saat ini, DPC BaraJP Kota Makassar mendesak pimpinan DPR, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, untuk memberikan penjelasan yang jernih.
Langkah klarifikasi ini dinilai krusial bukan hanya demi meredam gejolak di tingkat grassroots, melainkan juga untuk mempertahankan standar etika komunikasi politik yang sehat, transparan, dan bermartabat di tingkat lembaga legislatif tertinggi negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak pimpinan DPR RI maupun fraksi Partai Gerindra terkait respons atas tuntutan dari basis relawan Barisan Relawan Jalan Perubahan ( BARA JP) di Sulawesi Selatan tersebut.(*)
